PEDOMAN PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS AIR UPAS

PEDOMAN PROMOSI KESEHATAN

DI PUSKESMAS AIR UPAS

Penulis : Amuraji, SKM

I.    Pendahuluan

A.  Latar Belakang

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan diwilayah kerja masing – masing.Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dengan harapan memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Dengan demikian Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan yang berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dan serta sebagai pusat pelayanan pertama didalam pelayanan kesehatan dasar.

Angka kematian bayi diwilayah kerja puskesmas Air Upas pada tahun 2017 berjumlah 9 neonatus 1 bayi lahir mati. Ini terjadi karena masih ada keluarga yang belum memanfaatkan tenaga kesehatan dalam menolong persalinan serta sarana transportasi berupa jalan dan prasarana kesehatan yang masih belum memadai sehingga terhambat dalam proses penanganan dan rujukan pasien ini menandakan bahwa masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak yang masih minim. tabel berikut ini :

No	Desa	Jumlah Kematian
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Lahir Hidup+ Mati	% Lahir Mati	Neonatus Mati	Bayi Mati	Balita
1	Air Upas	115	-	117	1,7	-	-	-
2	Membuluh Baru	34	-	37	8,1	-	-	-
3	Gahang	25	1	25		1	-	-
4	Bandasari	36	-	37	2,7	-	-	-
5	Sari Bekayas	25	-	25	-	-	-	-
6	Sukaria	22	-	23	4,3	-	-	-
7	Mekar Jaya	14	1	17	17,6	1	-	-
8	Harapan Baru	66	1	66		1	-	-
9	Air Durian Jaya	16	1	16	-	1	-	-
	Total	353	4	363	2,75	4	-	-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pelayanan kesehatan dimasyarakat perlu terus ditingkatkan baik yang bersifat kuratif maupun preventif dan promotif serta rehabiulitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas untuk mewujudkan masyarakat yang:

a.    Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemapuan hidup sehat

b.   Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu

c.    Hidup dalam lingkungan sehat dan

d.   Memiliki derajat kesehatan yang optima, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggarab upaya kesehatan terdepan, kehadirannya ditengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesahatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat komunikasi masyarakat. Disamping itu, keberadaan puskesmas disuatu wilayah dimanfaatkan sebagain upaya-upaya pembaharuan inovasi baik dibidang kesehatan masyarakat maupun upayan pembangunan lainnya bagi kehidupan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu keberadaan puskesmas dapat diumpakan sebagai agen perubahan dimasyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya dan timbul gerakan-gerakan upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat.

B.   TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman ini sebagai acuan bagi petugas puskesmas untuk nmenyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan diwilayah kerja Puskesmas Air Upas

II.          PROMOSI KESEHATAN

A.   PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS

Promosi kesehatan di Puskesmas adalah salah satu dari upaya kesehatan wajib Puskesmas yang harus ditingkatkan kinerjanya adalah promosi kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114 /MENKES/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah,

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari,oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Bila diterapkan dalam masyarakat, maka menolong diri sendiri artinya masyarakat  mampu menghadapi masalah- masalah kesehatan potensial (yang mengancam) dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan cara menanganinya secara efektif serta efisien. Dengan kata lain, masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya (problem solving), baik masalah-masalah kesehatan yang sudah diderita maupun yang potensial (mengancam), secara mandiri (dalam batas-batas tertentu).

Jika definisi itu diterapkan di Puskesmas, maka dapat dibuat rumusan sebagai berikut: Promosi Kesehatan oleh Puskesmas adalah upaya Puskesmas untuk meningkatkan kemampuan pasien, individu sehat, keluarga (rumah tangga) dan masyarakat, agar (1) pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, (2) individu sehat, keluarga dan masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, melalui (3) pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama mereka, sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

B.   SASARAN PROMOSI KESEHATAN

Dalam pelaksanaan promosi kesehatan dikenal adanya 3 (tiga) jenis sasaran, yaitu (1) sasaran primer, (2) sasaran sekunder dan (3) sasaran tersier

1.   Sasaran Primer

Sasaran primer (utama) upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat  dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen dari masyarakat. Mereka ini diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Akan tetapi disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. Perubahan perilaku pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh: Sistem nilai dan norma-norma sosial serta norma-norma hukum yang dapat diciptakan/dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal.

Keteladanan dari para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal, dalam mempraktikkan PHBS. Suasana lingkungan sosial yang kondusif (social pressure) dari kelompok-kelompok masyarakat dan pendapat umum (public opinion).

Sumber daya dan atau sarana yang diperlukan bagi terciptanya PHBS, yang dapat diupayakan atau dibantu penyediaannya oleh mereka yang bertanggung jawab dan berkepentingan (stakeholders), khususnya perangkat pemerintahan dan dunia usaha.

2.   Sasaran Sekunder

Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal (misalnya pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain) maupun pemuka formal (misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain), organisasi kemasyarakatan dan media massa. Mereka diharapkan dapat turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) dengan cara: Berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS. Turut menyebarluaskan informasi tentang PHBS dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS. Berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) guna mempercepat terbentuknya PHBS.

3.   Sasaran Tersier

Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Mereka diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) dengan cara:

Ø  Memberlakukan kebijakan/peraturan perundang- undangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat.

Ø  Membantu menyediakan sumber daya (dana, sarana dan lain-lain) yang dapat mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

C.   STRATEGI PROMOSI KESEHATAN

Menyadari rumitnya hakikat dari perilaku, maka perlu dilaksanakan strategi promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari (1) pemberdayaan, yang didukung oleh (2) bina suasana dan (3) advokasi, serta dilandasi oleh semangat (4) kemitraan.

Pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, guna membantu individu, keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS.

Bina suasana adalah pembentukan suasana lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikkannya PHBS serta penciptaan panutan-panutan dalam mengadopsi PHBS dan melestarikannya.

Advokasi adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan PHBS baik dari segi materi maupun non materi

PEMBERDAYAAN

BINA SUASANA

KEMITRAAN

ADVOKASI

PERILAKU MENCEGAH DAN MENGATASI MASALAH KESEHATAN

MASYARAKAT

 

1.   Pemberdayaan

Dalam upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude) dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice). Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran (klien)nya dapat dibedakan adanya (a) pemberdayaan individu, (b)pemberdayaan keluarga dan (c) pemberdayaan kelompok/masyarakat.

Dalam mengupayakan agar klien tahu dan sadar, kuncinya terletak pada keberhasilan membuat klien tersebut memahami bahwa sesuatu (misalnya Diare) adalah masalah baginya dan bagi masyarakatnya. Sepanjang klien yang bersangkutan belum mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka klien tersebut tidak akan bersedia menerima informasi apa pun lebih lanjut. Saat klien telah menyadari masalah yang dihadapinya, maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan.

Perubahan dari tahu ke mau pada umumnya dicapai dengan menyajikan fakta-fakta dan mendramatisasi masalah. Tetapi selain itu juga dengan mengajukan harapan bahwa masalah tersebut bisa dicegah dan atau diatasi. Di sini dapat dikemukakan fakta yang berkaitan dengan para tokoh masyarakat sebagai panutan (misalnya tentang seorang tokoh agama yang dia sendiri dan keluarganya tak pernah terserang Diare karena perilaku yang dipraktikkannya).

Bilamana seorang individu atau sebuah keluarga sudah akan berpindah dari mau ke mampu melaksanakan, boleh jadi akan terkendala oleh dimensi ekonomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan langsung. Tetapi yang seringkali dipraktikkan adalah dengan mengajaknya ke dalam proses pemberdayaan kelompok/masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat (community organization) atau pembangunan masyarakat (community development). Untuk itu, sejumlah individu dan keluarga yang telah mau, dihimpun dalam suatu kelompok untuk bekerjasama memecahkan kesulitan yang dihadapi. Tidak jarang kelompok ini pun masih juga memerlukan bantuan dari luar (misalnya dari pemerintah atau dari dermawan). Di sinilah letak pentingya sinkronisasi promosi kesehatan dengan program kesehatan yang didukungnya dan program-program sektor lain yang berkaitan. Hal-hal yang akan diberikan kepada masyarakat oleh program kesehatan dan program lain sebagai bantuan, hendaknya disampaikan pada fase ini, bukan sebelumnya. Bantuan itu hendaknya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilaksanakan melalui kemitraan serta menggunakan metode dan teknik yang tepat. Pada saat ini banyak dijumpai lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan atau peduli terhadap kesehatan. LSM ini harus digalang kerjasamanya, baik di antara mereka maupun antara mereka dengan pemerintah, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna. Setelah itu, sesuai ciri-ciri sasaran, situasi dan kondisi, lalu ditetapkan, diadakan dan digunakan metode dan media komunikasi yang tepat.

2.   Bina Suasana

Bina Suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial di mana pun ia berada (keluarga di rumah, organisasi siswa/mahasiswa, serikat pekerja/ karyawan, orang-orang yang menjadi panutan/idola, kelompok arisan, majelis agama dan lain-lain, dan bahkan masyarakat umum) menyetujui atau mendukung perilaku tersebut.

Oleh karena itu, untuk memperkuat proses pemberdayaan, khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana.

Terdapat tiga kategori proses bina suasana, yaitu (a) bina suasana individu, (b) bina suasana kelompok dan (c) bina suasana publik

a.    Bina suasana Individu

Bina suasana individu dilakukan oleh individu-individu tokoh masyarakat. Dalam kategori ini tokoh-tokoh masyarakat menjadi individu-individu panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan. Yaitu dengan mempraktikkan perilaku yang sedang diperkenalkan tersebut (misalnya seorang kepala sekolah atau pemuka agama yang tidak merokok). Lebih lanjut bahkan mereka juga bersedia menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi guna menciptakan suasana yang kondusif bagi perubahan perilaku individu.

b.   Bina Suasana Kelompok

Bina suasana kelompok dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti pengurus Rukun Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), majelis pengajian, perkumpulan seni, organisasi Profesi, organisasi Wanita, organisasi Siswa/mahasiswa, organisasi pemuda, serikat pekerja dan lain-lain. Bina suasana ini dapat dilakukan bersama pemuka/tokoh masyarakat yang telah peduli. Dalam kategori ini kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok yang peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan dan menyetujui atau mendukungnya. Bentuk dukungan ini dapat berupa kelompok tersebut lalu bersedia juga mempraktikkan perilaku yang sedang diperkenalkan,  mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dan atau melakukan kontrol sosial terhadap individu-individu anggotanya.

c.    Bina Suasana Publik

Bina suasana publik dilakukan oleh masyarakat umum melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media-media komunikasi, seperti radio, televisi, koran, majalah, situs internet dan lain-lain, sehingga dapat tercipta pendapat umum. Dalam kategori ini media-media massa tersebut peduli dan mendukung perilaku yang sedang diperkenalkan. Dengan demikian, maka media-media massa tersebut lalu menjadi mitra dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang perilaku yang sedang diperkenalkan dan menciptakan pendapat umum atau opini publik yang positif tentang perilaku tersebut. Suasana atau pendapat umum yang positif ini akan dirasakan pula sebagai pendukung atau “penekan” (social pressure) oleh individu-individu anggota masyarakat, sehingga

akhirnya mereka mau melaksanakan perilaku yang sedang diperkenalkan.

3.   Advokasi

Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Pihak-pihak yang terkait ini berupa tokoh- tokoh masyarakat (formal dan informal) yang umumnya berperan sebagai narasumber (opinion leader), atau penentu kebijakan (norma) atau penyandang dana. Juga berupa kelompok-kelompok dalam masyarakat dan media massa yang dapat berperan dalam menciptakan suasana kondusif, opini publik dan dorongan (pressure) bagi terciptanya PHBS masyarakat. Advokasi merupakan upaya untuk menyukseskan bina suasana dan pemberdayaan atau proses pembinaan PHBS secara umum.

Perlu disadari bahwa komitmen dan dukungan yang diupayakan melalui advokasi jarang diperoleh dalam waktu singkat. Pada diri sasaran advokasi umumnya berlangsung tahapan-tahapan, yaitu (1) mengetahui atau menyadari adanya masalah, (2) tertarik untuk ikut mengatasi masalah, (3) peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah, (4) sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah dan (5) memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Dengan demikian, maka advokasi harus dilakukan secara terencana, cermat dan tepat. Bahan-bahan advokasi harus disiapkan dengan matang, yaitu:

·         Sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi

·         Memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah

·         Memuat peran si sasaran dalam pemecahan masalah

·         Berdasarkan kepada fakta atau evidence-based

·         Dikemas secara menarik dan jelas

·         Sesuai dengan waktu yang tersedia

4.   Kemitraan

Kemitraan harus digalang baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Dengan demikian kemitraan perlu digalang antar individu, keluarga, pejabat atau instansi pemerintah yang terkait dengan urusan kesehatan (lintas sektor), pemuka atau tokoh masyarakat, media massa dan lain-lain. Kemitraan harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu (a) kesetaraan, (b) keterbukaan dan (c) saling menguntungkan

a.    Kesetaraan

Kesetaraan berarti tidak diciptakan hubungan yang bersifat hirarkhis. Semua harus diawali dengan kesediaan menerima bahwa masing- masing berada dalam kedudukan yang sama (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah). Keadaan ini dapat dicapai apabila semua

pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan. Yaitu hubungan yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama. Bila kemudian dibentuk struktur hirarkhis (misalnya sebuah tim), adalah karena kesepakatan.

b.   Keterbukaan

Oleh karena itu, di dalam setiap langkah diperlukan adanya kejujuran dari masing- masing pihak. Setiap usul/saran/komentar harus disertai dengan alasan yang jujur, sesuai fakta, tidak menutup-tutupi sesuatu. Pada awalnya hal ini mungkin akan menimbulkan diskusi yang seru layaknya “pertengkaran”. Akan tetapi kesadaran akan kekeluargaan dan kebersamaan, akan mendorong timbulnya solusi yang adil dari “pertengkaran” tersebut.

c.    Saling menguntungkan

Solusi yang adil ini terutama dikaitkan dengan adanya keuntungan yang didapat oleh semua pihak yang terlibat.  PHBS dan kegiatan-kegiatan kesehatan dengan demikian harus dapat dirumuskan keuntungan-keuntungannya (baik langsung maupun tidak langsung) bagi semua pihak yang terkait. Termasuk keuntungan ekonomis, bila mungkin

D.  PELAKSANA PROMOSI KESEHATAN

Memperhatikan strategi promosi kesehatan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua kategori pelaksana promosi kesehatan, yaitu (1) setiap petugas kesehatan dan (2) petugas khusus promosi kesehatan (disebut penyuluh kesehatan masyarakat).

1.   Setiap Petugas Kesehatan

Setiap petugas kesehatan yang melayani pasien dan ataupun individu sehat (misalnya dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, petugas laboratorium dan lain-lain) wajib melaksanakan promosi kesehatan. Namun demikian tidak semua strategi promosi kesehatan yang menjadi tugas utamanya, melainkan hanya pemberdayaan

Pada hakikatnya pemberdayaan adalah upaya membantu atau memfasilitasi pasien/klien, sehingga memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya (to facilitate problem solving), dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam pelaksanaannya, upaya ini umumnya berbentuk pelayanan informasi atau konsultasi. Artinya, tenaga-tenaga kesehatan Puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan teknis medis atau penunjang medis, melainkan juga penjelasan-penjelasan berkaitan dengan pelayanannya itu. Apalagi jika pasien ataupun individu sehat menanyakannya atau menginginkan penjelasan. Sedangkan jika mereka diam saja pun, tenaga kesehatan Puskesmas harus mengecek apakah diamnya itu karena sudah tahu atau sebenarnya belum tahu tetapi segan/tidak berani bertanya.

Tantangan pertama dalam pemberdayaan adalah pada saat awal, yaitu pada saat meyakinkan seseorang bahwa suatu masalah kesehatan (yang sudah dihadapi atau yang potensial) adalah masalah bagi yang bersangkutan. Sebelum orang tersebut yakin bahwa masalah kesehatan itu memang benar-benar masalah bagi dirinya, maka ia tidak akan peduli dengan upaya apa pun untuk menolongnya. Tantangan berikutnya datang pada saat proses sudah sampai kepada mengubah pasien/klien dari mau menjadi mampu. Ada orang-orang yang walaupun sudah mau tetapi tidak mampu melakukan karena terkendala oleh sumber daya (umumnya orang-orang miskin). Ada juga orang-orang yang sudah mau tetapi tidak mampu melaksanakan karena malas.

Orang yang terkendala oleh sumber daya (miskin) tentu harus difasilitasi dengan diberi bantuan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan orang yang malas dapat dicoba rangsang dengan “hadiah” (reward) atau harus “dipaksa” menggunakan peraturan dan sanksi (punishment).

2.   Petugas Khusus Promosi Kesehatan

Petugas khusus promosi kesehatan diharapkan dapat membantu para petugas kesehatan lain dalam melaksanakan pemberdayaan, yaitu dengan:

·         Menyediakan alat bantu/alat peraga atau media komunikasi guna memudahkan petugas kesehatan dalam melaksanakan pemberdayaan.

·         Menyelenggarakan bina suasana baik secara mandiri atau melalui kemitraan dengan pihak-pihak lain.

·         Menyelenggarakan advokasi dalam rangka kemitraan bina suasana dan dalam mengupayakan dukungan dari pembuat kebijakan dan pihak-pihak lain (sasaran tersier).

Dalam keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, sehingga belum dimungkinkan adanya petugas khusus promosi kesehatan di setiap Puskesmas, maka di dinas kesehatan kabupaten/kota harus tersedia tenaga khusus promosi kesehatan. Tenaga ini berupa pegawai negeri sipil dinas kesehatan kabupaten/kota  yang ditugasi untuk melaksanakan promosi kesehatan. Petugas ini bertanggung jawab membantu pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas.

Oleh karena itu, agar kinerja mereka baik, seyogianya di dinas kesehatan kabupaten/ kota terdapat lebih dari seorang tenaga khusus promosi kesehatan (jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan setiap orang untuk membantu jumlah Puskesmas yang ada). Jika tidak mungkin diperoleh dari pegawai negeri sipil  dinas kesehatan kabupaten/kota , untuk tenaga khusus promosi kesehatan ini dapat direkrut tenaga- tenaga dari organisasi kemasyarakatan yang ada (seperti Aisyiyah, Perdhaki dan lain-lain) melalui pola kemitraan.

E.   LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN

Langkah-langkah pelaksanaaan promosi kesehatan di DBK dibedakan atas dua kelompok, yaitu (1) langkah-langkah promosi kesehatan di Puskesmas, dan (2) langkah-langkah promosi kesehatan di masyarakat.

Pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas pada dasarnya adalah penerapan strategi promosi kesehatan, yaitu pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi di tatanan sarana kesehatan, khususnya Puskesmas. Oleh karena itu, langkah awalnya adalah berupa penggerakan dan pengorganisasian untuk memberdayakan para petugas Puskesmas agar mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang disandang pasien/klien Puskesmas dan menyusun rencana untuk menanggulanginya dari sisi promosi kesehatan. Setelah itu, barulah dilaksanakan promosi kesehatan sesuai dengan peluang-peluang yang ada, yaitu peluang- peluang di dalam gedung Puskesmas dan peluang-peluang di luar gedung Puskesmas.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten/kota . Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas juga merupakan tanggung jawab dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Dengan demikian, sangat diperlukan keterlibatan dinas kesehatan kabupaten/kota  dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas, khususnya dalam langkah penggerakan dan pengorganisasian untuk memberdayakan para petugas Puskesmas. Petugas Puskesmas harus mendapat pendampingan oleh fasilitator dari dinas kesehatan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan: (1) Pengenalan Kondisi Puskesmas, (2) Identifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS di Puskesmas, (3) Musyawarah Kerja, (4) Perencanaan Partisipatif, (5) Pelaksanaan Kegiatan dan (6) Pembinaan Kelestarian.

1.   Pengenalan Kondisi Puskesmas

Sebelum memulai promosi kesehatan di Puskesmas, perlu dilakukan pengenalan kondisi institusi kesehatan untuk memperoleh data dan informasi tentang PHBS di Puskesmas tersebut, sebagai data dasar (baseline data). Yang digunakan sebagai standar adalah persyaratan Puskesmas yang Ber-PHBS (8 indikator proksi). Pengenalan kondisi Puskesmas ini dilakukan oleh fasilitator dengan dukungan dari Kepala dan seluruh petugas Puskesmas.

Pengenalan kondisi Puskesmas dilakukan melalui pengamatan (observasi), penggunaan daftar periksa (check list), wawancara, pemeriksaan lapangan atau pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang ada.

2.   Identifikasi Masalah

Pengenalan kondisi Puskesmas dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yaitu masalah-masalah kesehatan yang saat ini diderita oleh pasien/pengunjung dan masalah-masalah kesehatan yang mungkin akan terjadi (potensial terjadi) jika tidak diambil tindakan pencegahan. Masalah-masalah kesehatan yang sudah diidentifikasi kemudian diurutkan berdasarkan prioritas untuk penanganannya.

Identifikasi masalah dilanjutkan dengan Survai Mawas Diri, yaitu sebuah survai sederhana oleh petugas-petugas kesehatan di Puskesmas yang dibimbing oleh fasilitator. Dalam survai ini akan diidentifikasi dan dibahas:

·         Hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku. Dari segi PHBS harus digali lebih lanjut data/informasi tentang latar belakang perilaku.  

·         Potensi yang dimiliki Puskesmas untuk mengatasi masalah- masalah kesehatan tersebut.

·         Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) apa saja yang sudah ada (jika ada) dan atau harus diaktifkan kembali/dibentuk baru dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut, jika perlu.

·         Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapa banyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber) dan bilamana dibutuhkan.

Selain untuk menggali latar belakang perilaku pasien/pengunjung, survai ini juga bermanfaat untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian para petugas Puskesmas terhadap masalah kesehatan (termasuk infeksi nosokomial) khususnya dari segi PHBS.

3.   Musyawarah Kerja

Musyawarah Kerja yang diikuti oleh seluruh petugas/karyawan Puskesmas, diselenggarakan sebagai tindak lanjut Survai Mawas Diri, sehingga masih menjadi tugas fasilitator untuk mengawalnya. Dalam rangka pembinaan PHBS di Puskesmas, Musyawarah Kerja bertujuan:

·         Menyosialisasikan tentang adanya masalah-masalah kesehatan yang masih dan kemungkinan akan diderita/dihadapi pasien/ pengunjung serta langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegahnya.

·         Mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah- masalah kesehatan yang hendak ditangani.

·         Mencapai kesepakatan tentang pokja-pokja yang hendak dibentuk baru atau diaktifkan kembali, jika diperlukan.

·         Memantapkan data/informasi tentang potensi Puskesmas serta bantuan/dukungan yang diperlukan dan alternatif sumber bantuan/dukungan tersebut.

·         Menggalang semangat dan partisipasi seluruh petugas/ karyawan untuk mendukung pembinaan PHBS di Puskesmas

4.   Perencanaan Partisipatif

Setelah diperolehnya kesepakatan, fasilitator mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif dengan petugas kesehatan

guna menyusun rencana pemberdayaan pasien dalam tugas masing- masing. Pembuatan rencana dengan menggunakan tabel berikut:

NO	Perilaku yang ada	PHBS yang diharapkan	Pesan	Peluang	Metode dan Media

Di luar itu, fasilitator juga menyusun rencana bina suasana yang akan dilakukannya di Puskesmas, baik dengan pemanfaatan media maupun dengan memanfaatkan pemuka/tokoh. Untuk bina suasana dengan memanfaatkan pemuka/tokoh digunakan tabel berikut :

NO	Dukungan yang diharapkan	Pihak yang di advokasi	Pesan advokasi yang disampaikan

5.   Pelaksanaan Kegiatan

Segera setelah itu, kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti pemberdayaan pasien/pengunjung dan advokasi dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan dana dilakukan jika sudah tersedia dana, apakah itu dana dari Puskesmas, dari pihak donatur atau dari pemerintah. Pembinaan PHBS di Puskesmas dilaksanakan dengan pemberdayaan, yang didukung oleh bina suasana dan advokasi.

a.    Pemberdayaan

Pemberdayaan dilaksanakan oleh para petugas kesehatan yang melayani pasien/pengunjung (dokter , perawat, bidan, laboran, apoteker, dan lain-lain). Pemberdayaan dilaksanakan di berbagai kesempatan, terintegrasi dalam pelayanan masing-masing petugas kesehatan kepada pasien/ pengunjung.

b.   Bina Suasana

Bina suasana di Puskesmas selain dilakukan oleh fasilitator, juga oleh pemuka/tokoh yang diundang untuk menyampaikan pesan-pesan. Para pemuka/ tokoh berperan sebagai motivator/kelompok pendorong (pressure group) dan juga panutan dalam mempraktikkan PHBS di Puskesmas.

Bina suasana juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan media seperti billboard di halaman, poster di dinding ruangan, pertunjukan filem, pemuatan makalah/berita di majalah dinding, serta penyelenggaraan diskusi, mengundang pakar atau alim-ulama atau figur publik untuk berceramah, pemanfaatan halaman untuk taman obat/taman gizi dan lain-lain.

c.    Advokasi

Advokasi dilakukan oleh fasilitator dan Kepala Puskesmas terhadap pembuat kebijakan dan pemuka/tokoh masyarakat agar mereka berperanserta dalam kegiatan pembinaan PHBS di Puskesmas.

Para pembuat kebijakan misalnya, harus memberikan dukungan kebijakan/pengaturan dan menyediakan sarana agar PHBS di Puskesmas dapat dipraktikkan. Para pemuka /tokoh masyarakat diharapkan untuk ikut serta melakukan motivasi terhadap pasien/pengunjung institusi kesehatan, berperan sebagai kelompok pendorong dan berperilaku sebagai panutan dalam hal PHBS di Puskesmas.

6.   Evaluasi dan Pembinaan Kelestarian

Evaluasi dan pembinaan kelestarian PHBS di Puskesmas terintegrasi dengan manajemen Puskesmas. Dengan demikian, evaluasi dan pembinaan kelestarian PHBS di Puskesmas pada dasarnya juga merupakan tugas dari Kepala Puskesmas,  dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah (dinas kesehatan kabupaten/ kota) dan pemerintah. Kehadiran fasilitator di Puskesmas sudah sangat minimal, karena perannya sudah dapat sepenuhnya digantikan oleh Kepala Puskesmas dengan supervisi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

Perencanaan partisipatif dalam rangka pembinaan PHBS di Puskesmas, sudah berjalan baik dan rutin serta terintegrasi dalam proses perencanaan Puskesmas.

Pada tahap ini, selain pertemuan-pertemuan berkala serta kursus-kursus penyegar bagi para petugas kesehatan, juga dikembangkan cara-cara lain untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas kesehatan tersebut.

F.   LANGKAH-LANGKAH PROMOSI KESEHATAN DI MASYARAKAT

Langkah-langkah promosi kesehatan di masyarakat mencakup: (1) Pengenalan Kondisi Wilayah, (2) Identifikasi Masalah Kesehatan, (3) Survai Mawas Diri, (4) Musyawarah Desa atau Kelurahan, (5) Perencanaan Partisipatif, (6) Pelaksanaan Kegiatan dan (7) Pembinaan Kelestarian.

1.   Pengenalan Kondisi Wilayah

Pengenalan kondisi wilayah dilakukan oleh fasilitator dan petugas Puskesmas dengan mengkaji data Profil Desa atau Profil Kelurahan dan hasil analisis situasi perkembangan desa/kelurahan. Data dasar yang perlu dikaji berkaitan dengan pengenalan kondisi wilayah, sebagai berikut:

a)    Data Geografi dan Demografi

Peta wilayah dan batas-batas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah RW, jumlah RT, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, tingkat pendidikan, mata pencaharian/jenis pekerjaan.

b)   Data Kesehatan

·         Jumlah kejadian sakit akibat berbagai penyakit (Diare, Malaria, ISPA, Kecacingan, Pneumonia, TB, penyakit Jantung, Hipertensi, dan penyakit lain yang umum dijumpai di Puskesmas).

·         Jumlah kematian (kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita).

·          Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita.

·         Cakupan upaya kesehatan (cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan Posyandu, imunisasi dasar lengkap, sarana air bersih dan jamban).

·         Jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia (Poskesdes, Puskesmas Pembantu, klinik).

·         Jumlah dan jenis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada seperti Posyandu, kelompok pemakai air, kelompok arisan jamban, tabulin, dasolin.

·         Jumlah kader kesehatan/kader PKK, ormas/LSM yang ada.

2.   Survei Mawas Diri

Sebagai langkah pertama dalam upaya membina peranserta masyarakat, perlu diselenggarakan Survai Mawas Diri, yaitu sebuah survai sederhana oleh para pemuka masyarakat dan perangkat desa/ kelurahan, yang dibimbing oleh fasilitator dan petugas Puskesmas. Selain untuk mendata ulang masalah kesehatan, mendiagnosis penyebabnya dari segi perilaku dan menggali latar belakang perilaku masyarakat, survai ini juga bermanfaat untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian para pemuka masyarakat terhadap kesehatan masyarakat desa/kelurahan, khususnya dari segi PHBS. Dalam survai ini akan diidentifikasi dan dirumuskan bersama hal-hal sebagai berikut:

·         Masalah-masalah kesehatan yang masih diderita/dihadapi dan mungkin (potensial) dihadapi masyarakat serta urutan prioritas penanganannya.

·         Hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku masyarakat. Dari sisi perilaku, setiap perilaku digali faktor-faktor yang menjadi latar belakang timbulnya perilaku tersebut.

·         Tabel berikut dapat digunakan sebagai panduan untuk menggali latar belakang setiap perilaku.

NO	Perilaku penyebab masalah kesehatan	Pengetahuan	Sikap	Nilai/Norma	Teladan	Sarana

3.   Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )

Musyawarah Desa diselenggarakan sebagai tindak lanjut Survai Mawas Diri, sehingga masih menjadi tugas fasilitator dan petugas Puskesmas untuk mengawalnya. Musyawarah Desa bertujuan :

·         Menyosialisasikan tentang adanya masalah-masalah kesehatan yang masih diderita/dihadapi masyarakat.

·         Mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah- masalah kesehatan yang hendak ditangani.

·         Mencapai kesepakatan tentang UKBM-UKBM yang hendak dibentuk baru atau diaktifkan kembali.

·         Memantapkan data/informasi potensi desa atau potensi kelurahan serta bantuan/dukungan yang diperlukan dan alternatif sumber bantuan/dukungan tersebut.

·         Menggalang semangat dan partisipasi warga desa atau kelurahan untuk mendukung pengembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan.

·         Musyawarah Desa/Kelurahan diakhiri dengan dibentuknya Forum Desa, yaitu sebuah lembaga kemasyarakatan di mana para pemuka masyarakat desa berkumpul secara rutin untuk membahas perkembangan dan pengembangan kesehatan masyarakat desa.

·         Dari segi PHBS, Musyawarah Desa bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa menyadari adanya sejumlah perilaku yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan yang saat ini dan yang mungkin (potensial) mereka hadapi.

4.   Perencanaan Partisipatif

Setelah diperolehnya kesepakatan dari warga desa atau kelurahan, Forum Desa mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif guna menyusun rencana pengembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan. Rencana Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa/Kelurahan harus mencakup:

·         Rekrutmen/pengaktifan kembali kader kesehatan dan pelatihan pembinaan PHBS di Rumah Tangga untuk para kader kesehatan oleh petugas Puskesmas dan fasilitator, berikut biaya yang diperlukan dan jadwal pelaksanaannya.

·         Kegiatan-kegiatan pembinaan PHBS di Rumah Tangga yang akan dilaksanakan oleh kader kesehatan dengan pendekatan Dasawisma, berikut jadwal pelaksanaannya. Pembuatan rencana dengan menggunakan tabel berikut:

NO	Perilaku yang ada	PHBS yang diharapkan	Pesan	Peluang	Metode dan Media

·         Sarana-sarana yang perlu diadakan atau direhabilitasi untuk mendukung terwujudnya PHBS di Rumah Tangga, berikut biaya yangdibutuhkan dan jadwal pengadaan/rehabilitasinya.

5.   Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, petugas Puskesmas dan fasilitator mengajak Forum Desa merekrut atau memanggil kembali kader-kader kesehatan yang ada. Selain itu, juga untuk mengupayakan sedikit dana (dana desa/kelurahan atau swadaya masyarakat) guna keperluan pelatihan kader kesehatan. Selanjutnya, pelatihan kader kesehatan oleh fasilitator dan petugas Puskesmas dapat dilaksanakan.

Segera setelah itu, kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti penyuluhan dan advokasi dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan dana dilakukan jika sudah tersedia dana, apakah itu dana dari swadaya masyarakat, dari donatur (misalnya pengusaha), atau dari pemerintah, termasuk dari desa /kelurahan.

Promosi kesehatan dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga melalui Dasawisma, yang didukung oleh bina suasana dan advokasi.

a.    Pemberdayaan

Pemberdayaan individu dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, khususnya pada saat individu- individu anggota rumah tangga berkunjung dan memanfaatkan upaya-upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Poskesdes, dan lain-lain, melalui pemberian informasi dan konsultasi. Dalam kesempatan ini, para kader (dan juga petugas kesehatan) yang bekerja di UKBM harus berupaya meyakinkan individu tersebut akan pentingnya mempraktikkan PHBS berkaitan dengan masalah kesehatan yang sedang dan atau potensial dihadapinya.

Pemberdayaan keluarga dilaksanakan melalui kunjungan ke rumah tangga dan konsultasi keluarga oleh para kader kesehatan. Juga melalui bimbingan atau pendampingan ketika keluarga tersebut membutuhkan (misalnya tatkala membangun jamban, membuat taman obat keluarga dan lain-lain). Dalam hal ini, fasilitator dan petugas Puskesmas mengorganisasikan para kader kesehatan dengan membagi tugas dan tanggung jawab melalui pendekatan Dasawisma. Seorang atau dua orang kader diberi tugas dan tanggung jawab untuk membina PHBS 5–10 rumah tangga

b.   Bina Suasana

Bina suasana diawali dengan advokasi oleh fasilitator dan petugas Puskesmas untuk menggalang kemitraan. Advokasi dilakukan terhadap para pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama dan pemuka adat serta para pengurus organisasi kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan seperti pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga, pengurus PKK, pengurus pengajian, pengurus arisan, pengurus koperasi, pengurus organisasi pemuda (seperti Karang Taruna) dan lain-lain.

Keberhasilan advokasi dan penggalangan kemitraan akan memotivasi para pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk berperan aktif dalam bina suasana, dalam rangka menciptakan opini publik, suasana yang kondusif dan panutan di tingkat desa dan kelurahan bagi dipraktikkannya PHBS oleh rumah tangga. Para pengurus organisasi kemasyarakatan juga termotivasi untuk mendorong anggota- anggotanya agar mempraktikkan PHBS.

Bina suasana juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan media seperti pemasangan spanduk dan atau billboard di jalan-jalan desa/kelurahan, penempelan poster di tempat-tempat strategis, pembuatan dan pemeliharaan taman obat/taman gizi percontohan di beberapa lokasi, serta pemanfaatan media tradisional.

c.    Advokasi

Sebagaimana disebutkan di atas, advokasi dilakukan oleh fasilitator dan petugas Puskesmas terhadap para pemuka masyarakat dan pengurus organisasi kemasyarakatan tingkat desa dan kelurahan, agar mereka berperanserta dalam kegiatan bina suasana. Di samping itu, advokasi juga dilakukan terhadap para penyandang dana, termasuk pengusaha, agar mereka membantu upaya pengembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi di desa dan kelurahan tersebut di atas harus didukung oleh kegiatan- kegiatan (1) bina suasana PHBS di Rumah Tangga dalam lingkup yang lebih luas (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) dengan memanfaatkan media massa berjangkauan luas seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet; serta (2) advokasi secara berjenjang dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota dan dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat kecamatan.

6.   Evaluasi dan pembinaan Kelestarian

Evaluasi dan pembinaan kelestarian merupakan tugas dari Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa/kelurahan dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah dan pemerintah. Kehadiran fasilitator di desa dan kelurahan sudah sangat minimal, karena perannya sudah dapat sepenuhnya digantikan oleh kader- kader kesehatan, dengan supervisi dari Puskesmas.

Perencanaan partisipatif dalam rangka pembinaan kesehatan masyarakat desa/kelurahan, sudah berjalan baik dan rutin serta terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan desa atau kelurahan dan mekanisme Musrenbang. Kemitraan dan dukungan sumber daya serta sarana dari pihak di luar pemerintah juga sudah tergalang dengan baik dan melembaga.

Pada tahap ini, selain pertemuan-pertemuan berkala serta kursus- kursus penyegar bagi para kader kesehatan, juga dikembangkan cara-cara lain untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader tersebut.

Pembinaan kelestarian juga dilaksanakan terintegrasi dengan penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun secara berjenjang sejak dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat nasional.

Dalam rangka pembinaan kelestarian juga diselenggarakan pencatatan dan pelaporan perkembangan kesehatan masyarakat desa/kelurahan, termasuk PHBS di Rumah Tangga, yang berjalan secara berjenjang dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa

III.        PENUTUP

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Masyarakat sangat bergantung pada peran aktif petugas kesehatan di Puskesmas sebagai koordinator sekaligus motivator  pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu untuk memperbaiki angka IPKM diperlukan upaya perubahan perilaku masyarakat secara terencana dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan.